"Jangan sampai menggadaikan nasib selama lima tahun karena salah memilih pemimpin," katanya ketika bertemu dengan sejumlah wartawan di Balikpapan, Rabu (21/5).
Read More......
Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies (7SS) Mulyana Kusuma mengatakan, proses demokrasi yang tengah dibangun melalui pilkada, sebagai wujud tertinggi kedaulatan rakyat harus dieliminasi oleh kekuasan yudikatif karena rakyat memilih pemimpin yang bermasalah. Pilkada, kata Mulyana, bukanlah tujuan tapi alat atau proses untuk membangun pemerintahan yang bersih yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Hal ini harus dimulai dengan memilih pemimpin yang bersih.
"Sepuluh tahun reformasi dengan pilkada langsung idealnya bisa menghasilkan pemimpin yang bersih yang bisa menyejahterakan rakyatnya. Tapi kenyataannya selama 10 tahun ini masih jauh dari ideal karena masih banyak aturan Pilkada yang memiliki kelemahan dan juga masih maraknya politik uang dan tidak sedikit kandidat bermasalah terpilih jadi kepala daerah," tegasnya.
Mulyana menyerukan kepada media untuk mengajak masyarakat Kaltim lebih kritis dalam menentukan pilihan. Demokrasi prosedural di beberapa negara lain menimbulkan efek negatif, pemerintahahn yang tidak akuntabel. Padahal pemerintahan yang akuntabel merupakan syarat penting good governance.
"Hal ini yang harus dihindari oleh proses pilkada di Indonesia termasuk di Kaltim," tegasnya.
Kedatangan Mulyana kemarin untuk menghadiri acara dialog dengan LSM dan Mahasiswa dalam acara bertema 'Pilkada Kaltim Bersih', yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).
Di hadapan puluhan mahasiswa dan LSM yang hadir, Mulyana menyampaikan bahwa anggota KPUD akan mengalami cobaan yang berat, yaitu godaan dari para calon. (kompas.com/bdu/lia
Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies (7SS) Mulyana Kusuma mengatakan, proses demokrasi yang tengah dibangun melalui pilkada, sebagai wujud tertinggi kedaulatan rakyat harus dieliminasi oleh kekuasan yudikatif karena rakyat memilih pemimpin yang bermasalah. Pilkada, kata Mulyana, bukanlah tujuan tapi alat atau proses untuk membangun pemerintahan yang bersih yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Hal ini harus dimulai dengan memilih pemimpin yang bersih.
"Sepuluh tahun reformasi dengan pilkada langsung idealnya bisa menghasilkan pemimpin yang bersih yang bisa menyejahterakan rakyatnya. Tapi kenyataannya selama 10 tahun ini masih jauh dari ideal karena masih banyak aturan Pilkada yang memiliki kelemahan dan juga masih maraknya politik uang dan tidak sedikit kandidat bermasalah terpilih jadi kepala daerah," tegasnya.
Mulyana menyerukan kepada media untuk mengajak masyarakat Kaltim lebih kritis dalam menentukan pilihan. Demokrasi prosedural di beberapa negara lain menimbulkan efek negatif, pemerintahahn yang tidak akuntabel. Padahal pemerintahan yang akuntabel merupakan syarat penting good governance.
"Hal ini yang harus dihindari oleh proses pilkada di Indonesia termasuk di Kaltim," tegasnya.
Kedatangan Mulyana kemarin untuk menghadiri acara dialog dengan LSM dan Mahasiswa dalam acara bertema 'Pilkada Kaltim Bersih', yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).
Di hadapan puluhan mahasiswa dan LSM yang hadir, Mulyana menyampaikan bahwa anggota KPUD akan mengalami cobaan yang berat, yaitu godaan dari para calon. (kompas.com/bdu/lia
Comments :
Posting Komentar