JAKARTA - Desakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) agar lembaga survei membeberkan mengenai sumber dana lembaga tersebut dinilai berat. Pasalnya, setiap lembaga survei memiliki kode etik dan karakter yang berbeda satu sama lainnya.
Demikian dikatakan Presiden Direktur Lembaga Riset Informasi (LRI) Johan O Silalahi saat dihubungi okezone, Sabtu (20/12/2008).
"Desakan itu hanya retorika. Tidak akan ada yang mau, lembaga survei secara transparan mengumbar keuangan mereka, karena mereka memiliki karakter yang berbeda," paparnya.
Menurut Johan, untuk membeberkan siapa di balik penyokong dana sebuah lembaga survei tidak mudah karena beberapa lembaga survei memiliki klien yang tidak ingin dipublikasikan kepada masyarakat.
"Kalau pun nantinya lembaga survei mau mempublikasikan berapa dan dari siapa dia mendapatkan sumber dananya, maka saya yakin itu sudah direkayasa," terangnya.
Desakan tersebut, lanjutnya, belum diperlukan mengingat konsep transparansi tersebut belum sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Indonesia, menurutnya masih baru dalam menerapkan aspek demokrasi.
"Kalau lembaga kami siap-siap saja, tapi yang penting bukan soal transparansi pendanaannya. Tetapi pada dasarnya semua lembaga survei punya itikad yang baik kok," pungkasnya.
http://pemilu.okezone.com/index.php/read/2008/12/21/267/175546/desakan-kipp-dinilai-berat
Comments :
Posting Komentar