BIREUEN-20 partai politik di Kabupaten Bireuen mengancam akan memboikot Pemilu 2009 mendatang. Sejumlah parnas dan parlok di wilayah itu, dalam waktu dekat merencanakan menyampaikan pernyataan sikap, terkait iklim demokrasi yang dinilai tidak sehat menjelang pemilu legislatif, berbagai pelanggaran serta intimidasi terus berlangsung tanpa penyelesaian. Aparat kepolisian dan panwaslu belum bersikap tegas, terhadap bermacam penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Demikian ungkap Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Munawar Yusuf saat ditemui koran ini, Selasa (17/3). Menurut dia, pihaknya bersama 19 parpol lain sangat prihatin terhadap kondisi pelaksanaan pemilu di Bireuen. Selain banyaknya aksi pelanggaran yang terjadi tanpa tindakan tegas, juga sikap massa salah satu partai lokal besar tidak terkendali. Yakni seenaknya melontarkan kata-kata makian diluar batas kepada lawan politik, ketika kampanye damai dilaksanakan awal pekan ini.
Munawar mengaku, PAN bersama 19 parnas dan parlok lain kecewa terhadap Panwaslu dan polisi di Bireuen. Pasalnya, kendati bermacam pelanggaran yang telah terjadi, namun belum ditindak tegas sesuai ketentuan sehingga dikhawatirkan bisa berdampak mengganggu kampanye dan pemilu 9 April mendatang.
”Kami prihatin dengan kondisi menjelang pemilu di Bireuen, karena pelanggaran masih dibiarkan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka PAN bersama 19 parpol lain menyatakan sikap untuk memboikot pemilu,” sebut Munawar.
Dia menandaskan, Polres Bireuen tidak memiliki nyali menindak parpol yang jelas-jelas melakukan pelanggaran berat. Kondisi itu dikhawatirkan mempengaruhi situasi keamanan pemilu, karena pendukung parpol masih saja terintimidasi.
”Semua partai memiliki hak dan kedudukan yang sama, meski semua menyadari salah satu palok punya massa besar. Tapi tidak berarti boleh mengatai parpol lain dengan kata-kata pengkhianat, PKI dan bermacam umpatan yang tidak beretika, biarkan rakyat memilih,” tukasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD PKS, M Fauzi S.Si. Dia mengaku, bercermin dari kampanye damai caleg maka ketika kampanye parpol nantinya, besar kemungkinan massa parnas dan beberapa parlok lain akan terintimidasi oleh ulah dan sikap salah satu parlok besar di Aceh.
”Bila kita bercermin pada kampanye damai kemarin, maka perlu dipertimbangkan melibatkan unsur TNI dalam pengamanan kampanye terbuka hingga pencoblosan. Agar dapat menghindari konflik eksternal parpol dan sikap intimidasi yang menodai demokrasi di Aceh,” paparnya.
Sementara itu, sejumlah parpol yang kecewa terhadap panwaslu dan aparat kepolisian, dilaporkan mulai memboikot kampanye yang dijadwalkan mulai kemarin. Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) DPD Bireuen, H Zulkifli Ali mengaku, pihaknya telah membatalkan kampanye terbuka karena kekecewaan saat kampanye damai dua hari lalu. ”Kami lebih baik kampanye di warung kopi saja, lebih aman dan nyaman,” ujarnya. (bah)
http://www.rakyataceh.com
Demikian ungkap Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Munawar Yusuf saat ditemui koran ini, Selasa (17/3). Menurut dia, pihaknya bersama 19 parpol lain sangat prihatin terhadap kondisi pelaksanaan pemilu di Bireuen. Selain banyaknya aksi pelanggaran yang terjadi tanpa tindakan tegas, juga sikap massa salah satu partai lokal besar tidak terkendali. Yakni seenaknya melontarkan kata-kata makian diluar batas kepada lawan politik, ketika kampanye damai dilaksanakan awal pekan ini.
Munawar mengaku, PAN bersama 19 parnas dan parlok lain kecewa terhadap Panwaslu dan polisi di Bireuen. Pasalnya, kendati bermacam pelanggaran yang telah terjadi, namun belum ditindak tegas sesuai ketentuan sehingga dikhawatirkan bisa berdampak mengganggu kampanye dan pemilu 9 April mendatang.
”Kami prihatin dengan kondisi menjelang pemilu di Bireuen, karena pelanggaran masih dibiarkan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka PAN bersama 19 parpol lain menyatakan sikap untuk memboikot pemilu,” sebut Munawar.
Dia menandaskan, Polres Bireuen tidak memiliki nyali menindak parpol yang jelas-jelas melakukan pelanggaran berat. Kondisi itu dikhawatirkan mempengaruhi situasi keamanan pemilu, karena pendukung parpol masih saja terintimidasi.
”Semua partai memiliki hak dan kedudukan yang sama, meski semua menyadari salah satu palok punya massa besar. Tapi tidak berarti boleh mengatai parpol lain dengan kata-kata pengkhianat, PKI dan bermacam umpatan yang tidak beretika, biarkan rakyat memilih,” tukasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD PKS, M Fauzi S.Si. Dia mengaku, bercermin dari kampanye damai caleg maka ketika kampanye parpol nantinya, besar kemungkinan massa parnas dan beberapa parlok lain akan terintimidasi oleh ulah dan sikap salah satu parlok besar di Aceh.
”Bila kita bercermin pada kampanye damai kemarin, maka perlu dipertimbangkan melibatkan unsur TNI dalam pengamanan kampanye terbuka hingga pencoblosan. Agar dapat menghindari konflik eksternal parpol dan sikap intimidasi yang menodai demokrasi di Aceh,” paparnya.
Sementara itu, sejumlah parpol yang kecewa terhadap panwaslu dan aparat kepolisian, dilaporkan mulai memboikot kampanye yang dijadwalkan mulai kemarin. Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) DPD Bireuen, H Zulkifli Ali mengaku, pihaknya telah membatalkan kampanye terbuka karena kekecewaan saat kampanye damai dua hari lalu. ”Kami lebih baik kampanye di warung kopi saja, lebih aman dan nyaman,” ujarnya. (bah)
http://www.rakyataceh.com
Comments :
Posting Komentar