Liputan6.com, Jakarta: KPU telah melaksanakan tender pengadaan kertas dan teknologi informasi (TI) untuk Pemilihan Umum 2004. Namun anehnya, KPU malah membatalkan atau membuka ulang tender TI yang telah ditentukan pemenangnya, Selasa (7/10). Alasannya, ada masalah teknis dan prosedur yang tak sesuai aturan. Bahkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazarudin Syamsudin menyatakan tender ulang itu sebagai bukti sangat transparan berbagai proyek pengadaan logistik pemilu yang dilaksanakan KPU. [Baca: Tender Pengadaan Sistem Informasi Pemilu Diulang]
Nazarudin juga mengingatkan para perusahaan peserta tender agar hati-hati terhadap pihak-pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan KPU. Sejauh ini, tender pengadaan kertas pemilu diikuti 18 perusahaan. Selanjutnya, KPU akan mengecek kelengkapan administrasi perusahaan peserta tender, termasuk melihat langsung pabrik mereka.
Enam bulan lagi pemilu legislatif digelar. Dan, rencananya, KPU akan membuka pendaftaran bagi pemantau pemilu independen pada Januari 2004, atau tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Namun sejauh ini, baru dua lembaga pemantau pemilu independen yang mulai bekerja. Kedua lembaga itu adalah Forum Rektor dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Mereka bergerak dengan dana hasil swadaya.
Tak mudah memang membentuk sebuah lembaga pemantau pemilu independen. Selain tugas yang berat, mereka juga membutuhkan dana yang tak kecil. Bukan hanya itu. Akreditasi atau pengakuan dari KPU harus menjadi sebagai syarat utama. Karena itu, tak heran banyak lembaga pengawas pemilu independen yang belum beroperasi karena minim dana.
Menanggapi soal itu, Ketua KPU menegaskan pihaknya tak memiliki uang untuk membiayai kegiatan pemantau pemilu independen. Sedangkan kucuran dana asing yang diharapkan hingga kini tak kunjung datang. Padahal, keberadaan pemantau independen sangat diperlukan mengingat keterbatasan panitia pengawas pemilu. Apalagi, pemilu kali ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni pemilihan anggota legislatif, dan dua tahap pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.(AWD/Olivia Rosalia dan Dwi Guntoro)
Nazarudin juga mengingatkan para perusahaan peserta tender agar hati-hati terhadap pihak-pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan KPU. Sejauh ini, tender pengadaan kertas pemilu diikuti 18 perusahaan. Selanjutnya, KPU akan mengecek kelengkapan administrasi perusahaan peserta tender, termasuk melihat langsung pabrik mereka.
Enam bulan lagi pemilu legislatif digelar. Dan, rencananya, KPU akan membuka pendaftaran bagi pemantau pemilu independen pada Januari 2004, atau tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Namun sejauh ini, baru dua lembaga pemantau pemilu independen yang mulai bekerja. Kedua lembaga itu adalah Forum Rektor dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Mereka bergerak dengan dana hasil swadaya.
Tak mudah memang membentuk sebuah lembaga pemantau pemilu independen. Selain tugas yang berat, mereka juga membutuhkan dana yang tak kecil. Bukan hanya itu. Akreditasi atau pengakuan dari KPU harus menjadi sebagai syarat utama. Karena itu, tak heran banyak lembaga pengawas pemilu independen yang belum beroperasi karena minim dana.
Menanggapi soal itu, Ketua KPU menegaskan pihaknya tak memiliki uang untuk membiayai kegiatan pemantau pemilu independen. Sedangkan kucuran dana asing yang diharapkan hingga kini tak kunjung datang. Padahal, keberadaan pemantau independen sangat diperlukan mengingat keterbatasan panitia pengawas pemilu. Apalagi, pemilu kali ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni pemilihan anggota legislatif, dan dua tahap pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.(AWD/Olivia Rosalia dan Dwi Guntoro)
Comments :
Posting Komentar