DPT PILPRES 2009 SEBANYAK 176.367.056 PEMILIH

Jakarta, 31/5/2009 (Kominfo-Newsroom) - Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 8 Juli 2009 dengan total 176.367.056 pemilih. Dalam jumlah itu termasuk pemilih luar negeri sebanyak 1.133.738 orang atau naik sekitar lima juta dari DPT pemilu legislatif (pileg) sebanyak 171.068.667 pemilih. Menurut anggota KPU Andi Nurpati kepada pers di gedung KPU, Jakarta usai pleno, Minggu (31/5), penetapan DPT Pilpres 2009 ini minus kehadiran provinsi Papua Barat. “Alhamdulliah rapat pleno tentang penetapan DPT sudah rampung. Untuk Papua Barat tidak dapat hadir karena terkendala transportasi, tapi mereka kirim datanya melalui faximile,” kata Andi yang didampingi komisioner I Gede Putu Artha dan Syamsul Bahri. Namun demikian, tambah Andi, meski DPT Pilpres ini sudah ditetapkan, KPU Pusat meminta kepada semua KPU provinsi yang hadir dalam rapat pleno untuk tetap melakukan pemeriksaan silang data di lapangan sehingga bisa diperoleh data yang valid. Langkah itu, katanya, ditempuh untuk menghindari kemungkinan adanya daftar pemilih ganda atau orang yang sudah meninggal tetapi masih dimasukkan dalam daftar pemilih. “Kalaupun kedua hal itu ada, KPU akan melakukan pencoretan.” Mengenai kemungkinan terjadinya perubahan DPT, menurut dia, pada prinsipnya KPU tetap menjaga agar jangan sampai ada data dobel yang bisa disalahgunakan. Sementara itu, Putu menjelaskan, adanya penambahan jumlah pemilih dalam pilpres tersebut berasal dari pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilu legislatif dan pemilih pemula yang berusia 17 tahun antara 10 April hingga 8 Juli 2009. Selain itu, penambahan ini disebabkan adanya nama pemilih yang masih tercatat meski sudah meninggal atau nama gandam sehingga hampir di seluruh provinsi jumlahnya bertambah. Mengenai komentar dan protes dari beberapa pihak terkait adanya puluhan juta pemilih yang belum terdaftar, Putu Artha menegaskan tidak masuk logika. “Jika diasumsikan yang tidak terdaftar itu 20 juta orang, berarti DPT sekitar 190 juta. Nah, itu berarti warga yang belum memiliki hak pilih hanya beberapa juta saja.” (Az/id).