LIMA: Potensi Kisruh di TPS Tinggi

Shohib Masykur - detikPemilu

Jakarta - Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Jakarta Raya menengarai potensi kisruh di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tinggi terkait daftar pemilih yang bermasalah. Dari jajak pendapat yang dilakukan LIMA, 62,25 persen pemilih akan memprotes dan berpeluang terlibat konflik dengan panitia pemungutan suara jika mereka tidak terdaftar.

"Ada 62,25 calon pemilih yang tidak terima hak pilihnya hilang dan boleh jadi akan terlibat cekcok dengan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)," ujar Direktur LIMA Jakarta Raya Said Salahudin saat dihubungi detikcom, Senin (23/2/2009) malam.

Jajak pendapat itu dilaksanakan 5-18 Februari 2009 dengan melibatkan 720 responden di wilayah Provinsi DKI Jakarta (26 kecamatan di 5 kotamadya), Kota Depok (20 kelurahan di 3 kecamatan), Kota Bekasi (9 kelurahan di 3 kecamatan), Kabupaten Bogor (9 kelurahan di 3 kecamatan), dan Kota Baru Tangerang Selatan (9 kelurahan di 3 kecamatan).

Profil responden adalah 62 persen laki-laki dan 38 persen perempuan dengan usia antara 18-46 tahun. Pada umumnya profesi responden adalah pelajar, mahasiswa, pedagang, PNS, profesional, dan ibu rumah tangga.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden melalui wawancara tatap muka. Sampling error jajak pendapat ini adalah 0 persen.

Responden diberi pertanyaan, "Seandainya pada hari pemungutan suara nama Anda menghilang/tidak tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak diperkenankan menggunakan hak pilih oleh KPPS, apa sikap Anda?". 60,75 Persen (437 responden) menyatakan akan protes ke KPPS, 1,5 persen (11) menyatakan akan melapor ke Panwaslu, dan 37,75 persen (272) menyatakan menerima saja hak pilihnya hilang.

Dengan tingginya potensi kisruh ini, dikhawatirkan proses pemungutan dan perhitungan suara akan terganggu dan berujung pada konflik. "Dikhawatirkan pemilu akhirnya tidak dapat diselesaikan pada 9 April," terang Said.

Selain itu jajak pendapat ini juga mengungkap bahwa minat pemilih untuk melapor ke Panwaslu sangat rendah, hanya 1,5 persen. ( sho / Rez )