Jakarta-Kongres Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang digelar di YTKI, Jl. Gatot Subroto Jakarta akhirnya menetapkan Muchtar Sindang sebagai Sekretaris Jenderal terpilih. Adapun calon lainnya, seperti Jojo Rohi mengundurkan diri.
“Saudara Jojo Rohi diusulkan oleh beberapa propinsi, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi ketika ditanya pimpinan sidang yang bersangkutan tidak bersedia,” ungkap Ketua Panitia Pelaksana Kongres KIPP, Aldrin AS, yang dihubungi Opini Indonesia Senin malam (18/8).
Selain memilih nahkoda baru, Kongres KIPP juga membahas perubahan badan hukum organisasi, dari bentuk Yayasan menjadi Perhimpunan. “Dengan begitu, teman-teman di daerah akan lebih aktif untuk bergerak,” ujar Aldrin. Selain itu, kongres KIPP kali juga menyepakati, istilah Ketua Umum tidak digunakan lagi. Pucuk tertinggi koordinasi kini berada di tangan Sekretaris Jenderal
Kongres itu juga merekomendasikan KIPP untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Aldrin, seusai Kongres dan Rapat Kerja, KIPP akan menandatangani nota kerjasama pemantauan pemilu dengan Bawaslu.
Kongres yang berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak (16/8) hingga (18/8) dihadiri oleh 32 delegasi perwakilan tiap-tiap propinsi. Kongres tersebut juga dihadiri perwakilan KIPP yang berada di Timor Leste, Bangladesh dan Thailand. Rencananya, Kongres tersebut akan diakhiri dengan diskusi publik yang mengusung tema “Pemilu yang bersih dari korupsi politik, dan partisipasi politik menuju Good Governance. (ali)
“Saudara Jojo Rohi diusulkan oleh beberapa propinsi, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi ketika ditanya pimpinan sidang yang bersangkutan tidak bersedia,” ungkap Ketua Panitia Pelaksana Kongres KIPP, Aldrin AS, yang dihubungi Opini Indonesia Senin malam (18/8).
Selain memilih nahkoda baru, Kongres KIPP juga membahas perubahan badan hukum organisasi, dari bentuk Yayasan menjadi Perhimpunan. “Dengan begitu, teman-teman di daerah akan lebih aktif untuk bergerak,” ujar Aldrin. Selain itu, kongres KIPP kali juga menyepakati, istilah Ketua Umum tidak digunakan lagi. Pucuk tertinggi koordinasi kini berada di tangan Sekretaris Jenderal
Kongres itu juga merekomendasikan KIPP untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Aldrin, seusai Kongres dan Rapat Kerja, KIPP akan menandatangani nota kerjasama pemantauan pemilu dengan Bawaslu.
Kongres yang berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak (16/8) hingga (18/8) dihadiri oleh 32 delegasi perwakilan tiap-tiap propinsi. Kongres tersebut juga dihadiri perwakilan KIPP yang berada di Timor Leste, Bangladesh dan Thailand. Rencananya, Kongres tersebut akan diakhiri dengan diskusi publik yang mengusung tema “Pemilu yang bersih dari korupsi politik, dan partisipasi politik menuju Good Governance. (ali)
Comments :
Posting Komentar