United Nations Development Programme ((UNDP) telah mengalokasikan dana 24 juta dolar AS untuk membantu kegiatan seputar Pemilu 2004. Dari dana sebesar itu, 9 juta dolar AS akan diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemilu, termasuk untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu).
Demikian dijelaskan Wakil Sekretaris Jenderal KPU Susongko Suhardjo di Jakarta, kemarin. Menurut dia, program lain yang akan memperoleh bantuan antara lain untuk program pendidikan pemilih dan informasi sebesar 11 juta dolar AS, program pengawasan pemilu 2,5 juta dolar AS, dan untuk dukungan teknis, koordinasi, serta administrasi sebesar 1,1 juta dolar AS. Negara-negara yang tergabung sebagai donatur penyelenggaraan Pemilu 2004 itu adalah Australia, Inggris, Swedia, Kanada, Belanda, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru, dan Uni Eropa.
Hingga saat ini, lanjut Susongko, UNDP sudah menerima sekitar 350 permohonan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), terkait dengan program pendidikan pemilih. Dari jumlah itu, UNDP baru menyetujui proposal yang diajukan 18 lembaga, dan tujuh proposal lain sedang dipertimbangkan.
Di samping itu, UNDP juga akan mendukung sekitar 160.000 tenaga pemantau pemilu legislatif. Sekarang, sambung dia, setiap dua minggu sekali akan diadakan pertemuan antara donor, lembaga pemantau, dan Panwas Pemilu.
''Pertemuan ini digelar untuk mengefektifkan ruang cakup pemantauan, menjamin keadilan, dan persamaan pengucuran dana antara lembaga pemantau, serta menjamin pelaporan yang efektif yang sesuai dengan prosedur,'' jelasnya.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Media Center KPU, sampai saat ini sudah ada 56 lembaga pemantau yang mendaftarkan diri ke KPU. Lembaga-lembaga pemantau itu di antaranya Jaringan Pemantau Pemilu Indonesia (JamPPI), Jaringan Pendidikan Pemilih Indonesia (JPPR), Transparency International Indonesia, Komite Pemantau Pemilu Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Forum Rektor Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, dan Kantor Berita Radio 68H Jakarta.
Selain itu, ada beberapa lembaga asing seperti Kedutaan Besar Kerajaan Jepang, The National Democratic Institute for International Affair, Kedutaan Besar Federasi Rusia, Carter Foundation, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat
Comments :
Posting Komentar