KIPP: Ganti PPS dan PPK Bermasalah

May 05, 2009 at 10:08 AM

MANADO — Semrawutnya kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu legislatif lalu perlu diperhatikan. Pergantian dirasa perlu dilakukan agar diperoleh hasil pilpres yang lebih jujur dan adil. “Harus dievaluasi kembali kinerjanya,” ujar Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulut, Anton Mihardjo, kemarin. Ia menduga, tingkat kecurangan tertinggi saat pemilu legislatif lalu terjadi di PPS dan PPK. Menurutnya, kedua tingkatan peyelenggara pemilu tersebut sangat mudah diintervensi. “Lakukan pergantian besar-besaran dengan mencari yang netralitasnya terjamin,” tuturnya. Ditambahkannya, usai diganti perlu dilakukan pembekalan lebih serius, agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan atau mekanisme di TPS. “Yang lalu beberapa PPS menghitung dua kali contreng menjadi dua suara,” tuturnya. Pengamat Politik Mahyudin Damis menilai, KPUD memberikan andil terhadap buruknya kinerja PPS dan PPK. Diantaranya, kurangnya sosialisasi ditengah perubahan beberapa aturan strategis. “KPPS hanya diberikan buku pintar yang belum tentu bisa dipahami dengan membaca,” ujarnya. Ditambahkannya, KPUD juga harus melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja. Menurutnya, pelaksanaan Pilpres harus dilakukan dengan baik. “Pilpres lebih simpel dari Pemilu legislatif,” paparnya. Menanggapi ini, personil KPUD Sulut Karyanto Martham mengatakan, KPUD Sulut telah menginstruksikan ke seluruh KPU kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi terhadap PPS dan PPK. “Yang terbukti curang langsung dipecat,” tegasnya. Ia mengakui tentang adanya PPS dan PPK yang diduga kuat telah berbuat curang. Untuk itu, saat ini sedang dilakukan penyelidikan untuk pembuktiannya. “Kami mencurigai beberapa PPS dan PPK,” tuturnya. Soal tudingan adanya andil KPUD dalam buruknya kinerja PPS dan PPK, Karyanto membantahnya. Dikatakannya, KPUD telah melakukan sosialisasi dengan optimal. “Pemberian buku pintar KPPS disertai pembekalan,” jelasnya. Menyangkut dugaan kecurangan, dia menilai, ini lebih pada oknum individu penyelenggara pemilu. “Biarpun telah dilarang tapi mentalnya buruk, pasti tetap curang,” tandasnya.(sto/ddt)