KIPP Tuding KPU Mandul

Kinerja KPU Kabupaten dalam mempersiapkan Pemilu Legislatid tahun 2009 dinilai mandul oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Malang. Pasalnya, hingga awal Januari ini, Parpol dan masyarakat umum belum mendapat pengumuman DPT/DPT LN (Daftar Pemilih Tetap/Luar Negeri). Padahal, pemutakhiran DPT/DPT LN seharusnya selesai September 2008 lalu, atas keterlambatan tersebut Panwaskab juga dituding apatis.

Ketua KIPP Kabupaten Malang, Ruhadi Rarundra mengatakan, keterlambatan kerja KPU Kabupaten Malang itu dianggap menyalahi Peraturan KPU tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu mengenai pemutakhiran data pemilih.

Ketua KIPP Kabupaten Malang, Ruhadi Rarundra

(ary/malangpost)

KPU juga terkesan hanya memberikan akses DPT/DPT LN terhadap Parpol tertentu saja. “Sesuai peraturan KPU nomor 20 tahun 2008, DPT/DPT LN harusnya diterima Oktober lalu. Sepertinya ada unsur kesengajaan dari KPU Kabupaten,” tegas Ruhadi, kemarin.

Pria yang akrab disapa Shiro itu menambahkan, sementara ini hanya PDI-P yang mendapat akses DPT/DPT LN. Sedangkan Parpol lain masih buta akan kekuatan mereka di tiap Daerah Pemilihan (Dapil). Akibatnya, Parpol tidak bisa secepatnya memetakan kekuatan mereka pada Pileg 2009. “Etos kerja KPU Kabupaten perlu dipertanyakan, mereka malas, sedangkan Parpol mengeluh akses ke KPU susah,” imbuh Shiro.

Sementara itu, Koordinator Monitoring dan Evaluasi KIPP Kabupaten Malang, Siswo Suwarjono meminta DPT/DPT LN dipampang di tiap balai desa. Sehingga warga Kabupaten Malang bisa mengetahui apakah telah terdaftar atau belum. Sehingga Pileg 2009 tidak menyisakan suara yang terbuang akibat minimnya sosialisasi. “Kami minta Panwaskab bertindak, KIPP dalam waktu dekat akan menggelar survei pemilih pemula di tiap sekolah,” ungkap Siswo.

Sesuai fakta yang ditemukan KIPP di lapangan, Panwaskab sebagai Pengawas Pemilu terkesan adem ayem. Panwas membiarkan kinerja KPU yang lambat dan cenderung memberikan ekses negatif terhadap Pileg 2009.

Secera terpisah, Sekretaris KPU Kabupaten Malang, Bambang Prayitno membantah keras tudingan KIPP. “Seluruh Parpol termasuk yang baru sudah kita kasih kok, dan itu tergantung kecepatan Parpol, sebab mereka harus menjemput bola. DPT sudah kita umumkan jumlahnya sekitar 1,9 juta. Permintaan menampang DPT di tiap balai desa tergantung PPK,’’ pungkas Bambang. (ary/udi)
(Ary Wicaksono/malangpost)