Agung Laksono
[]
INILAH.COM, Jakarta - Penambahkan 5 juta pemilih yang terdaftar di DPT pilpres dinilai belum tuntas. Sebab KPU tak memasukan 44,5 juta sisa pemilih yang tak masuk DPT di pemilihan legislatif lalu.
"Tentu tidak bisa dikatakan ini yang benar karena patokannya adalah laporan dari pemerintah (49,5 juta tak masuk DPT)," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/6).
Seharunya, lanjut Agung, KPU bisa memverifikasi kekacauan DPT. Agung meminta KPU agar semua masyarakat pemilih harus terdaftar di DPT dalam pilpres kali ini.
"Yang jelas semua orang yang sudah tercatat namanya dalam DPT jangan lagi tidak memperoleh undangan untuk memilih dan jangan sampai ada orang yang punya hak pilih tapi tak masuk DPT ini tak boleh terjadi," paparnya.
Agung mengatakan kalau begini KPU harus siap menghadapi gugatan dari masyarakat yang tak masuk DPT. Maka untuk itu KPU harus bisa menjelaskan mengapa sebagian pemilih tak masuk DPT.
"Masyarakat perlu diberikan penjelasan dan sosialisasi soal ini. Mumpung semua ini masih ada wktu sebelum 8 Juli, agar masyarakat dibuka seluasnya akses informasi," imbuhnya.
Terkait sudah ada reaksi dari kader Golkar daerah terhadap DPT pilpres, Wakil Ketua Umum Golkarini mengatakan belum ada. Tapi Agung mengimbau sebaiknya KPU segera melakukan pengoreksian lagi, sebelum menimbulkan reaksi masyarakat.
"Semoga ada perbaikan, kalau ada masalah segera diselesaikan kalau tidak akan ada reaksi penolakan lagi. Karena KPU kemarin mengakui ada kecurangan di Pileg maka di Pilpres KPU berjanji memperbaiki jauh lebih baik," tandasnya. [ikl/ana]
Comments :
Posting Komentar